PT Kallista Alam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 — PT Kallista Alam

Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 5 April 2016 —PT.KALLISTA ALAM, dalam hal ini diwakili oleh SUBIANTO RUSID

Mahkamah Agung Kembali Tolak Kasasi PT. Kalista Alam, Ini Putusannya

Setelah diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp366 miliar karena membakar lahan gambut di Rawa Tripa, perusahaan kelapa sawit PT. Kalista Alam kembali harus membayar denda Rp3 miliar untuk jenis perkara pidana khusus. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Direktori Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2016, menolak kasasi yang diajukan oleh Direktur PT. Kalista Alam Subiato Rusid.

Bakar Lahan Gambut, PT. Kallista Alam Dihukum Denda Rp 3 Miliar, Penjara 3 Tahun

Dalam sidang putusan yang digelar PN Meulaboh pada Selasa (15/7/2014), PT. Kallista Alam dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yaitu pada 23 Maret 2012 seluas 5 hektar dan 17 Juni 2012 seluas 8 hektar.

Record fine against plantation company upheld

The Supreme Court has rejected an appeal by palm oil company PT Kallista Alam and ordered the company to pay fines totalling Rp 366 billion (US$25.6 million) for illegally burning large swathes of the Tripa forest in Aceh

KLHK gugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan

Selanjutnya, PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau dengan nilai total putusan Rp491,02 miliar, PT Kallista Alam di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp366,06 miliar, PT Surya Panen Subur di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp439,01 miliar, dan PT Nasional Sago Prima di Meranti, Riau dengan nilai total sebesar Rp1,07 triliun.

Ganti Rugi Rp 366 Miliar, Pembakar Hutan Juga Divonis Bersalah di Pidana

Direktur PT Kallista Alam Subianto Rusid

Bakar Lahan Gambut, PT. Kallista Alam Dihukum Denda Rp 3 Miliar, Penjara 3 Tahun

Manager Pengembangan PT. Kallista Alam, Khamidin Yoesoef

Graft suspected in palm oil conversion

Then Aceh governor Irwandi Yusuf granted the permit to the company on Aug. 25, 2011, contradicting Presidential Instruction No. 10/2011 on the moratorium for new permits in primary forests and peatland conversion.

Gubernur Aceh Digugat

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mencabut izin usaha perkebunan budidaya untuk PT Kalista Alam seluas 1.605 hektar di Rawa Tripa, Nagan Raya, pada 27 September 2012. Pencabutan izin tersebut sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebulan sebelumnya, yang meminta Gubernur Aceh mencabut surat izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 itu. Surat izin itu dikeluarkan oleh Gubernur Aceh terdahulu, Irwandi Yusuf, pada Agustus 2011.