Ringkasan
Dirangkum hanya dari sumber yang dipublikasikan. Status tersangka atau penahanan bukan putusan bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Penafian
Hubungan2 hubungan langsung · 0 dugaan
Politik & jabatan
Airlangga HartartoAirlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4Kumparan6 Nov 2026
"Mati Suri" 25 Tahun, Tata Kelola Free Trade Zone Sabang Diminta Diambil Alih Pemerintah Pusat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjadikan Kemenko Perekonomian
Baca sumber ↗ - 2Kumparan9 Nov 2026
Pemerintah Bakal Perluas Jumlah Pekerja Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas PPh 21
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan insentif tersebut berpotensi menjangkau sekitar 13 juta pekerja. Itu kan di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Baca sumber ↗ - 3Katadata9 Nov 2026
Kuota BBM Subsidi Bertambah, Airlangga Sebut Pemerintah Sediakan Tambahan Dana
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah menyediakan dana untuk penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite untuk 2026. Penambahan kuota jenis pertalite ini telah disetujui pemerintah. "Anggaran masih ada di pemerintah," kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian
Baca sumber ↗
Dradjad Hari WibowoDradjad Hari Wibowo adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 1Kumparan14 Nov 2026
Populer: ASN Penunggak Pajak Sulit Naik Pangkat; Bunga PNM Mekaar Turun 8%
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo
Baca sumber ↗
Linimasa
2026
Dradjad Hari wakil Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menteri Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber4 sumber dari 2 penerbit
- 1KumparanMedia massa14 Nov 2026Grup Kumparan
Populer: ASN Penunggak Pajak Sulit Naik Pangkat; Bunga PNM Mekaar Turun 8%
Baca sumber ↗ - 2KumparanMedia massa9 Nov 2026Grup Kumparan
Pemerintah Bakal Perluas Jumlah Pekerja Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas PPh 21
Baca sumber ↗ - 3KatadataMedia massa9 Nov 2026Grup Katadata
Kuota BBM Subsidi Bertambah, Airlangga Sebut Pemerintah Sediakan Tambahan Dana
Baca sumber ↗ - 4KumparanMedia massa6 Nov 2026Grup Kumparan
"Mati Suri" 25 Tahun, Tata Kelola Free Trade Zone Sabang Diminta Diambil Alih Pemerintah Pusat
Baca sumber ↗
Tanggal terakhir kami mencari laporan baru tentang entri ini. Ini bukan jaminan tidak ada yang terlewat.