Ringkasan
Dirangkum hanya dari sumber yang dipublikasikan. Status tersangka atau penahanan bukan putusan bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Penafian
Hubungan1 hubungan langsung · 1 dugaan
Kasus & hukum
PT KA Properti ManajemenJaksa menuntut korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 2,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.
- 2Detik9 Nov 2026
Korporasi Kasus Suap Perlintasan KA Jawa-Sumatera Dituntut Bayar Rp 2,6 M
Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda Rp 200 juta dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti senilai Rp 2,4 miliar. "Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
Baca sumber ↗ - 1Liputan69 Nov 2026
Kasus Suap DJKA, Anak Usaha KAI Dituntut 2,4 Miliar
Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti sekira Rp 2,4 miliar, dalam kasus korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.
Baca sumber ↗
Linimasa
2026
PT KA Properti Manajemen terdakwa Kasus korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera (2022)
Dugaan: belum terbukti di pengadilan2 sumber
Sumber2 sumber dari 2 penerbit
- 1Liputan6Media massa9 Nov 2026Grup Emtek
Kasus Suap DJKA, Anak Usaha KAI Dituntut 2,4 Miliar
Baca sumber ↗ - 2DetikMedia massa9 Nov 2026Grup CT Corp
Korporasi Kasus Suap Perlintasan KA Jawa-Sumatera Dituntut Bayar Rp 2,6 M
Baca sumber ↗
Terakhir diperiksa 13 Nov 2026: tanggal terakhir kami mencari laporan baru tentang entri ini. Ini bukan jaminan tidak ada yang terlewat.